Akademisi Dorong Pembuatan Qanun KTR di Aceh Selatan

Aceh Selatan, Poltas.ac.id | The Aceh Institute menggelar acara Focus Grup Discussion: Strategi Mendorong Penguatan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Aceh Selatan, bertempat di ruang aula Setdakab Aceh Selatan, Selasa (06/02/24).

Forum Diskusi Penguatan Mendorong Kebijakan Regulasi KTR Aceh Selatan, Selasa (06/02/24).

Pada kesempatan tersebut ikut dihadiri empat pemateri diskusi penguatan regulasi kawasan tanpa rokok, yakni dari Aceh Institute, Winny Dian safitri, Asisten I Setdakab Aceh Selatan, Kamarsyah, Dosen Politehnik Aceh Selatan, Hasbaini dan Pejabat Dinkes Aceh Selatan, Nurlaili.

Akademisi dari Kampus Politeknik Aceh Selatan Hasbaini, S.Pd., M.Pd mengatakan, merokok terbukti memberi dampak buruk bagi kesehatan dan besar risiko mengalami penyakit kronik berbahaya di kemudian hari.

“Kementerian kesehatan menjelaskan bahwa, salah satu risiko buruk rokok adalah kanker. Ini bukan hanya dialami oleh perokok aktif, tapi juga pasif. Selain kanker, rokok juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, serta tulang jadi mudah patah.” kata Hasbaini.

Lanjutnya, laporan resmi World of Statistics (20/08/2023) menyebut bahwa Indonesia merupakan perokok terbesar di dunia yaitu, mencapai 70,5 % (sekitar 196,6 juta jiwa perokok) dari 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS 2023) dan Aceh 1,55 juta jiwa sebagai perokok atau 28,66% penduduknya sebagai perokok dari 5,4 juta jiwa penduduk Prov. Aceh (BPS 2022).

Apa tujuan penerapan kawasan tanpa rokok?

“Meningkatkan produktifitas kerja yang optimal. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Mewujudkan generasi muda yang sehat dan mencegah stunting.” Imbuhnya.

Hasbaini dalam presentasinya yang berjudul, Strategi dalam Mendorong Percepatan Regulasi KTR Aceh Selatan yaitu Pemerintah daerah harus membuat regulasi (Qanun) KTR di Aceh Selatan dengan melibatkan legislatif, stakeholder, OPD, tokoh dan akademisi.

“Pelarangan iklan rokok/sponsor, monitor pengunaan tembakau, pemasangan baliho/spanduk, himbauan larangan merokok dan menaikan cukai/pajak rokok. Hal ini dilakukan untuk menekan perokok pemula.” Cetus Hasbaini.

Selanjutnya peran perguruan tinggi, sekolah LSM dan media massa sangat penting yaitu mengedukasi siswa, mahasiswa dan masyarakat terhadap bahaya rokok.

Pemkab Aceh Selatan dan Aceh Institute sepakat dan mendorong lahirnya qanun tentang kawasan tanpa rokok demi kebaikan orang banyak khususnya kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Walaupun sebelumnya perbup tentang kawasan rokok di Aceh Selatan sudah ada, namun sangat diperlukan dorongan dan sosialisasi dari stakeholder dan pemerintah daerah Aceh Selatan.

Pada forum diskus tersebut dihadiri Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma diwakili Asisten I Setdakab, Kamarsyah, Kadis DP3KB, Syaumi Radli, Sekretaris BPKD, Khairunnas, Sekretaris DSI, Murtaza, Kepala Sekretariat Baitul Mal, Gusmawi Mustafa, Kabag Hukum, Suhastril, Kepala BNK Aceh Selatan, Nuzulian yang diwakili, Dosen Politehnik Aceh Selatan Hasbaini,Tokoh Masyarakat dan LSM, T. Sukandi dan para Insan Pers serta para undangan lainnya. (*)