Dalam rangka mewujudkan Visi menjadi Politeknik unggul yang mampu bersaing secara global di tahun 2025, Politeknik Aceh Selatan (Poltas) menjalin kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang (UMP).   Penandatanganan Letter of Intens dilakukan oleh Direktur Politeknik Aceh Selatan, Dr. Muhammad Yasar, S.TP, M.Sc dengan Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UMP Prof. Dr. Rizalman bin Mamat di Kampus UMP Pekan Pahang Malaysia (10/07/2018).

Untuk merealisasi LoI tersebut, tahun ini Poltas dan UMP akan mengadakan seminar internasional di Kampus Politeknik Aceh Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2018 nanti. Sebagai persiapan,  pakar UMP akan diundang ke Poltas pada awal September nanti untuk memberikan pelatihan penulisan makalah terindeks Scopus untuk memastikan kualitas penulisan di kalangan dosen Poltas.  Kegiatan tersebut akan diperluas untuk umum guna merangsang minat publikasi berskala internasional bagi para akademisi khususnya di Aceh Selatan, ujar Yasar dalam keterangan persnya yang diterima media ini.

Selain seminar internasional,  menurut Rizalman, UMP juga membuka peluang seluas-luasnya bagi dosen Poltas yang ingin melanjutkan studi S3 dan melaksanakan kolaborasi riset di sana.  Bagi mahasiswa Poltas, UMP menyediakan kesempatan magang, kuliah, dan menyelesaikan tugas akhirnya di UMP. Pihaknya juga siap berbagi pengalaman bagaimana mengembang UMP hingga semaju ini sekarang. Dulunya UMP juga merupakan lembaga pendidikan diploma dengan nama Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM).  Peningkatan status ini baru terjadi pada 2007 yang hanya terpaut tiga tahun lebih awal dari pendirian Poltas di tahun 2010.

Yasar menambahkan,  diusia Poltas yang akan sewindu pada November 2018,  pihaknya akan terus berupaya membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan grade sehingga Poltas terus tumbuh dan berkembang menjadi Politeknik kebanggaan tidak hanya bagi Kabupaten Aceh Selatan tetapi juga di Provinsi Aceh bahkan nasional.  Kerja keras ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua pihak,  terutama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.